Dosen Umsura Pertanyakan Wacana Petugas Haji Nonmuslim
Wacana mengenai pelibatan tenaga kerja nonmuslim untuk menjadi petugas pendukung dalam penyelenggaraan ibadah haji menjangkitkan diskusi panas di kalangan akademisi. Isu ini bermula dari pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengemukakan gagasan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan tenaga nonmuslim sebagai bagian dari aparat pendukung pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut.
Tindak lanjut dari usulan tersebut segera menuai respons dari berbagai pihak, salah satunya datang dari dunia perkuliahan. M. Fazlurrahman H., seorang dosen yang menempuh tugasnya di Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Umsura, turut menyuarakan pandangannya terkait hal ini. Ia menilai bahwa soal ini layak dibahas dan ditelaah secara mendalam dengan pendekatan yang proporsional, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, serta tetap memegang prinsip-prinsip ilmiah.
Landasan Ajaran dan Fokus Kebijakan
Dalam keterangannya, Fazlurrahman memulai penjelasannya dengan menyinggung landasan ajaran Islam mengenai hubungan antarumat beragama. Ia menegaskan bahwa secara prinsip, Islam memang membuka ruang bagi umat muslim untuk melakukan kerja sama dengan pihak nonmuslim. Ruang lingkup kerja sama tersebut dapat mencakup ranah sosial, ranah profesional, dan juga ranah kemanusiaan. Selama segala aktivitas kerja sama itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka hal tersebut secara ajaran dianggap tidak bermasalah.
Namun, poin yang ia tekankan bukanlah pada boleh atau tidaknya secara syar'i. Poin yang justru ia soroti adalah soal alasan di balik kebijakan tersebut. Ia merasa perlu adanya klarifikasi mengapa pemerintah merasa perlu membuka peluang bagi tenaga nonmuslim, terlebih mengingat kondisi demografis Indonesia saat ini.
Fokus pada Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di seluruh dunia. Fakta demografis ini seharusnya menjadi pondasi utama dalam pertimbangan kebijakan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan ibadah haji. Fazlurrahman mengajukan pertanyaan retoris yang cukup mendasar dan menohok. Ia bertanya-tanya apakah masalah utamanya benar-benar terletak pada status halal-haramnya, atau justru terletak pada persoalan lain yang lebih dalam. Pertanyaan itu ia sampaikan langsung, yaitu mengenai keberadaan sumber daya manusia di kalangan umat islam Indonesia yang sedemikian rupa sehingga pemerintah terpaksa harus membuka pintu bagi perekrutan tenaga nonmuslim hanya untuk mengisi posisi-posisi pendukung dalam penyelenggaraan haji.
Menurutnya, pertanyaan mengenai kekurangan sumber daya manusia inilah yang seharusnya menjadi fokus utama pembahasan, bukan sekadar soal izin atau larangan berdasarkan kaidah agama. Fazlurrahman mendorong pemerintah agar dapat memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka kepada publik mengenai kebutuhan riil tenaga pendukung untuk hajj. Transparansi tersebut seharusnya mencakup beberapa hal penting, dimulai dari jumlah absolut petugas yang sebenarnya dibutuhkan, kualifikasi atau syarat-syarat pekerjaan yang harus dipenuhi, hingga informasi mengenai ketersediaan tenaga muslim yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang-bidang yang bersangkutan.
Bidang Pendukung dan Prioritas Pemberdayaan
Ia kemudian memberikan beberapa contoh konkret bidang-bidang yang masuk dalam kategori pendukung penyelenggaraan ibadah haji. Bidang-bidang tersebut antara lain meliputi urusan administrasi, pelayanan kesehatan, pengaturan transportasi, manajemen logistik, dan juga sektor teknologi informasi. Setiap bidang tersebut membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dari bidang-bidang tersebut sudah terdapat cukup banyak tenaga muslim Indonesia yang mumpuni? Jika iya, maka seharusnya mereka yang didahulukan.
Fazlurrahman menyampaikan bahwa apabila kenyataannya tenaga muslim yang memiliki kompetensi masih tersedia dalam jumlah yang memadai dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan, maka pemberdayaan mereka sepatutnya menjadi salah satu prioritas utama yang harus digarisbawahi oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa penekanan pada prioritas pemberdayaan tenaga muslim ini sama sekali bukan berarti sikap penolakan terhadap prinsip toleransi beragama. Juga bukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga negara yang beragama nonmuslim. Posisinya jelas, yaitu mendorong agar potensi sumber daya manusia muslim yang ada di dalam negeri dioptimalkan semaksimal mungkin sebelum mempertimbangkan alternatif lain.
Ia kembali mengingatkan bahwa kebijakan mendahulukan tenaga muslim kompeten apabila mereka sudah tersedia bukanlah langkah yang diskriminatif. Langkah tersebut hanyalah bentuk upaya pemanfaatan potensi internal bangsa sendiri. Di sisi lain, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa pada situasi tertentu di mana tenaga muslim yang kompeten belum mencukupi, Pemerintah tetap dapat mengambil jalan lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Namun, hal itu seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya pemberdayaan tenaga muslim internal telah dilakukan secara maksimal.
Kesimpulan dan Ajakan Pengkajian Ulang
Respons yang disampaikan oleh Fazlurrahman ini menjadi catatan penting bagi para pembuat kebijakan. Ia menunjukkan bahwa sebuah wacana kebijakan tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang praktis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sumber daya manusia, identitas keagamaan, dan potensi internal bangsa. Pertanyaan mengenai apakah umat islam Indonesia kekurangan SDM menjadi pertanyaan strategis yang menuntut jawaban berbasis data, bukan sekadar asumsi. Pemerintah diharapkan dapat menyajikan data rekapitulasi kebutuhan, kualifikasi, dan kondisi riil ketersediaan tenaga kerja muslim di berbagai bidang penunjang hajj agar publik dapat menilai kewajaran kebijakan tersebut secara objektif.
Dengan demikian, kritik yang disampaikan oleh dosen Umsura ini bukan merupakan bentuk penolakan mutlak, melainkan ajakan untuk melakukan pengkajian ulang secara komprehensif. Ia menginginkan adanya transparansi data, prioritas pemberdayaan, serta pendekatan yang menyeimbangkan antara kebutuhan operasional dan potensi sumber daya manusia domestik. Wacana tersebut, meskipun muncul dari niat baik untuk memudahkan penyelenggaraan ibadah, seyogyanya tidak mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki modal manusia muslim yang sangat besar dan seharusnya dapat diarahkan untuk mengemban amanah pelayanan hajj secara mandiri.