Jejak Pemikiran Hukum Muhammadiyah dari Ijtihad hingga Jihad
Jakarta – Pemikiran hukum yang dikembangkan oleh organisasi Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari tradisi keagamaan yang kuat, namun pada saat yang sama juga menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan zaman dan semangat kesepakatan kebangsaan. Kedua aspek inilah yang menjadi dasar kokoh dalam menegakkan peran nyata Muhammadiyah dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Auliya Kasanofa, menguraikan bahwa kontribusi pemikiran hukum Muhammadiyah dalam kancah kebangsaan dapat diidentifikasi melalui lima jalur strategis, yaitu pembaruan gagasan hukum, perjuangan melalui ranah profesional, inovasi dalam hukum Islam, penguatan struktur kelembagaan, serta konsolidasi prinsip negara hukum.
Perkembangan Pemikiran Hukum Muhammadiyah Secara Kronologis
Kiai Ahmad Dahlan
Fase awal ditandai dengan peran sentral Kiai Ahmad Dahlan dalam meletakkan landasan pembaruan. Ia tidak hanya berkutat pada masalah ritual, tetapi secara sungguh-sungguh mendorong transformasi paradigma dalam memahami hukum Islam agar lebih relevan, adaptif, dan inklusif terhadap konteks sosial masyarakat pada masa itu. Langkah ini menjadi batu penjuru bagi lahirnya pendekatan hukum yang tidak kaku dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip keislaman yang mendasar.
Kiai Ibrahim
Selanjutnya, Kiai Ibrahim memperkokoh posisi organisasi Muhammadiyah sekaligus mengenalkan gagasan tarjih sebagai manifestasi pelembagaan ijtihad. Konsep ini menjadi tonggak historis yang sangat penting karena memastikan bahwa pemikiran hukum Islam di lingkungan Muhammadiyah terus berkembang secara dinamis dan tetap mempertahankan relevansinya terhadap setiap pergantian zaman. Dengan demikian, tradisi ijtihad tidak berhenti sebagai wacana semata, melainkan terinstitusionalisasi secara nyata dalam mekanisme organisasi.
Kiai Mas Mansur
Memasuki era kebangsaan, sosok Kiai Mas Mansur membawa Muhammadiyah keluar dari ruang keagamaan murni dan mendorong organisasi ini terlibat secara aktif dalam persoalan-persoalan kenegaraan. Pada periode tersebut, Muhammadiyah tampil bukan sekadar sebagai lembaga keagamaan, melainkan juga sebagai pihak yang vokal dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. Kiai Mas Mansur secara tegas menolak rancangan peraturan perkawinan yang dirumuskan oleh pemerintah kolonial. Selain itu, ia juga memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1937 serta mengusulkan agar Majelis Tarjih dilembagakan secara resmi sebagai bagian dari struktur organisasi Muhammadiyah. Auliya Kasanofa menegaskan bahwa klaim bahwa Muhammadiyah tidak memiliki peran dalam proses kemerdekaan Indonesia adalah pandangan yang sangat keliru.
Tokoh Muhammadiyah dalam Perumusan Konstitusi
Kontribusi nyata tokoh-tokoh Muhammadiyah juga terlihat dalam proses perumusan konstitusi negara. Tiga tokoh utama yang memegang peranan sangat strategis adalah Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, dan Kasman Singodimedjo. Pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadi perubahan konstitusional yang sangat mendasar, termasuk penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, penyesuaian rumusan sila pertama Pancasila, serta modifikasi terhadap Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kasman Singodimedjo menjalankan peran krusial sebagai mediator yang berhasil membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar menerima usulan yang disampaikan oleh Mohammad Hatta. Tindakan tersebut dilandasi oleh keinginan kuat untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa yang masih baru merdeka. Auliya mengekspresikan kekagumannya terhadap kemampuan para tokoh Muhammadiyah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan bersama dengan mengedepankan prioritas kemerdekaan Indonesia.
Buya Syafii Maarif
Pada periode yang lebih baru, Buya Syafii Maarif mengembangkan pendekatan yang menekankan substansi Islam. Ia mengajak Muhammadiyah untuk tidak sekadar berfokus pada formalitas keberagamaan, tetapi lebih mendalami nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang tersimpan di dalam Pancasila. Pendekatan ini menjadi semakin penting karena menempatkan substansi nilai sebagai fondasi utama daripada sekadar bentuk luarnya saja.
Din Syamsuddin
Sedangkan Din Syamsuddin memperkenalkan gagasan jihad konstitusi yang diwujudkan melalui upaya-upaya strategis di Mahkamah Konstitusi. Salah satu buah dari perjuangan tersebut adalah pembatalan sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai minyak, gas bumi, serta sumber daya air yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan publik. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah juga aktif dalam ranah penegakan hukum melalui mekanisme yustisial.
Haedar Nashir
Di era kepemimpinan Haedar Nashir, Muhammadiyah merumuskan konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah pada tahun 2015. Konsep ini menegaskan bahwa hubungan antara Islam dan negara harus dibangun di atas dasar konsensus konstitusional, pengamalan Pancasila, prinsip demokrasi, dan komitmen terhadap negara hukum. Ini merupakan terobosan pemikiran yang menempatkan posisi Islam dan negara dalam relasi yang setara dan saling menguatkan.
Tiga Arena Utama Pemikiran Hukum Muhammadiyah
Auliya Kasanofa selanjutnya memetakan seluruh khazanah pemikiran hukum Muhammadiyah ke dalam tiga arena utama. Arena pertama adalah hukum Islam dan metodologinya, di mana para tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur, Kiai AR Fachruddin, Ahmad Azhar Basyir, dan Samsul Anwar telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran inovatif yang menjadikan metodologi hukum Islam lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Arena kedua mencakup persoalan negara dan konstitusi, dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Buya Syafii Maarif, Amien Rais, dan Haedar Nashir dalam merancang serta mengawal konstitusi Indonesia. Arena ketiga adalah penegakan hukum dan keadilan, yang menjadi ranah perjuangan Din Syamsuddin, Anwar Abbas, dan Busyro Muqoddas melalui advokasi hukum maupun pendidikan hukum kepada masyarakat.
Memperkuat Jihad Advokasi
Dalam kerangka jihad konstitusi, Auliya juga menekankan pentingnya memperkuat jihad advokasi. Penguatan ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran Majelis Hukum dan HAM, Lembaga Bantuan Hukum, pos-pos bantuan hukum, serta keberadaan paralegal di tingkat basis. Pendidikan hukum bagi masyarakat secara luas juga menjadi strategi penting untuk membangun integritas dan mendukung tegaknya negara hukum.
Lima Prinsip Inti Pemikiran Hukum Muhammadiyah
- Ijtihad kolektif dan terbuka yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
- Penekanan pada substansi nilai daripada sekadar formalitas.
- Penggunaan konsensus kebangsaan sebagai pijakan dalam bernegara.
- Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.
- Upaya terus-menerus dalam memperkuat integritas dan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
Auliya juga menunjuk ke berbagai dokumen resmi Muhammadiyah periode 2000 hingga 2022 sebagai bukti nyata dari ikhtiar organisasi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkemajuan. Dengan ditegakkannya etika dan hukum secara konsisten, diharapkan kemajuan bangsa dapat terus dicapai secara berkelanjutan.