Berita Lainnya
Berita 13 Nov 2026 18.5K

Konstitusionalisme Islam: Solusi Membatasi Kekuasaan Negara?

Kuliah Internasional tentang Konstitusionalisme Islam

Kuliah internasional yang mengangkat tema tentang konstitusionalisme Islam baru-baru ini diselenggarakan di Jakarta. Acara tersebut menghadirkan seorang profesor dari University of Wisconsin, Amerika Serikat, bernama Asifa Quraishi-Landes. Ia dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum konstitusi perbandingan Islam dan Amerika Serikat. Dalam ceramah yang ia sampaikan, Asifa mengajak hadirin untuk memikirkan kembali konsep konstitusionalisme Islam dengan perspektif yang lebih segar dan relevan bagi kondisi negara modern saat ini. Kuliah tersebut bertajuk "Islamic Constitutionalism: Limiting Power and Legal Pluralism in the Modern State".

Paparan Gagasan Konstitusionalisme Islam

Hadir dalam diskusi kali ini para akademisi serta praktisi hukum yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka mendengarkan paparan Asifa dengan seksama. Guru besar tersebut menyampaikan gagasannya bahwa praktik konstitusionalisme Islam sesungguhnya bisa dijadikan sebuah alternatif gagasan guna membatasi kekuasaan negara. Di samping itu, pendekatan ini juga dinilai mampu menjaga keberagaman hukum sekaligus melindungi kebebasan beragama para warganya. Baginya, pemahaman mengenai konstitusionalisme Islam tidak boleh terbatas hanya pada segi keagamaan semata. Lebih jauh dari itu, konsep ini harus menyentuh prinsip-prinsip operasional yang mengatur bagaimana negara berjalan beriringan dengan masyarakat sipilnya. Artinya, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat harus dibangun di atas landasan aturan yang jelas dan adil.

Tiga Pilar Konstitusionalisme Islam

Asifa merincikan ketiga pilar utama yang mendasari kerangka konstitusionalisme Islam yang ia usung.

Pilar Pertama: Kemaslahatan Rakyat

Pilar pertama berkenaan dengan kebijakan publik yang harus selalu mengedepankan kemaslahatan rakyat. Konsep kemaslahat dalam tradisi pemikiran Islam memang telah lama menjadi rujukan penting dalam merumuskan ketentuan hukum. Prinsip ini menempatkan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran utama dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan kata lain, suatu kebijakan tidak dapat dianggap sah apabila justru menimbulkan penderitaan atau merugikan hajat hidup orang banyak.

Pilar Kedua: Kebebasan Memilih Mazhab

Pilar kedua menekankan soal kebebasan individu dalam memilih mazhab atau aliran pemikiran keagamaan yang diyakininya. Asifa menegaskan bahwa setiap manusia berhak sepenuhnya menentukan interpretasi agama mana yang paling sesuai dengan hati nurani dan kepercayaannya. Negara tidak seharusnya mendikte warga negaranya untuk mengikuti penafsiran tertentu saja. Hak asasi berupa kemerdekaan menganut keyakinan berbeda harus dilindungi secara konstitusional.

Pilar Ketiga: Maqasid Syariah

Pilar ketiga yang dibahas oleh Asifa berkaitan dengan pengujian setiap kebijakan pemerintah melalui standar maqasid syariah. Maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan itu mencakup jaminan keadilan, terpeliharanya keamanan, serta dorongan menuju kemajuan masyarakat. Apabila sebuah regulasi atau kebijakan bertentangan dengan salah satu atau keseluruhan tujuan dasar tersebut, maka regulasi itu patut dipertanyakan legitimasinya. Berdasarkan pemahaman tersebut, Asifa mengingatkan bahwa pemerintahan tidak boleh memonopoli cara menafsirkan ajaran agama demi membenarkan kebijakan-kebijakan yang justru membatasi kebebasan masyarakat. Monopoli penafsiran keagamaan oleh negara berpotensi menciptakan sistem otoriter yang kedoknya bernafaskan agama. Seharusnya, peran negara adalah menjamin perlindungan keamanan serta peningkatan kesejahteraan seluruh warga tanpa perlu memaksakan pilihan keyakinan tertentu kepada pribadi mana pun.

Respons dari Para Praktisi dan Akademisi

Suyudi, yang merupakan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, merespons positif pelaksanaan diskusi tersebut. Ia menilai pentingnya pembahasan terbuka mengenai konstitusionalisme Islam sejalan dengan semangat kebebasan akademis yang selama ini dijunjung tinggi di dunia perguruan tinggi. Menurut Suyudi, ruang diskusi semacam ini diperlukan agar beragam sudut pandang dapat muncul dan saling berinteraksi secara sehat. Hal itu akan memperkaya khazanah pemikiran hukum di Tanah Air. Namun, pandangan serupa tidak serta merta diterima tanpa disertai catatan kritis dari pihak lain. Hurriyah, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa implementasi gagasan-gagasan konstitusionalisme Islam seperti yang ditawarkan Asifa masih menghadapi sejumlah tantangan tersendiri di konteks Indonesia.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Salah satu hambatan utama yang ditengarai Hurriyah adalah keberadaan fragmentasi sosial-politik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kondisi masyarakat yang terpolarisasi karena perbedaan pandangan masih menjadi realitas yang sulit dihindari. Selain itu, dinamika politik identitas keagamaan juga terus berkembang dan kadang-kadang dimanfaatkan oleh sebagian aktor politik tertentu untuk kepentingan mobilisasi massa. Situasi ini membuat penerapan konsep yang menuntut toleransi dan pluralisme menjadi hal yang cukup rumit. Tidak mudah membangun kesadaran kolektif akan hak-hak sipil dan kebebasan beragama ketika diskursus politik sehari-hari masih sering dikendalikan oleh narasi-narasi sektarian.

Isu-Isu Krusial dalam Diskusi

Meskipun demikian, acara diskusi itu tetap berhasil menjadi wadah pertukaran pikiran yang bermanfaat. Para peserta dapat berbagi pandangan mengenai beberapa isu krusial yang saling berkaitan satu sama lain. Isu-isu tersebut antara lain hubungan antara agama dengan konstitusi, mekanisme pembatasan kekuasaan negara agar tidak bersifat absolut, konsep pluralisme hukum dalam satu yurisdiksi tunggal, serta perlindungan kebebasan beragama di dalam negara modern. Semua topik itu memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi dalam upaya membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Perspektif Baru untuk Reformasi Hukum

Konsep konstitusionalisme Islam yang diajukan oleh Asifa Quraishi-Landes memang menawarkan perspektif baru. Perspektif ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif bagi seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Sebuah sistem hukum yang berkeadilan tidak boleh hanya melayani kelompok mayoritas tertentu, melainkan harus menjembatani kepentingan berbagai golongan yang hidup berdampingan di dalam satu entitas kenegaraan. Melalui pendekatan berbasis kemaslahatan, penghargaan terhadap kebebasan memilih mazhab, serta rujukan pada maqasid syariah, gagasan ini membuka kemungkinan arah reformasi hukum yang lebih manusiawi dan adil.

Penutup

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah pemaparan tokoh dari Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa audiens sangat antusias menyimak materi yang disampaikan. Mereka merasa bahwa pembahasan mengenai batas-batas kekuasaan negara melalui lensa nilai-nilai keislaman masih jarang dibicarakan secara mendalam di forum-forum publik Tanah Air. Dengan hadirnya perspektif seperti ini, diharapkan para perumus kebijakan dan pelaku penegak hukum di Indonesia dapat memiliki referensi tambahan dalam merancang regulasi yang tidak hanya formalistik tetapi juga substantif. Pada akhirnya, tujuan besar dari seluruh diskresi akademik semacam itu adalah menciptakan keadaan di mana negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung bukan sebagai penindas, dan di mana martabat setiap warga negara dihormati tanpa terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan sepele.