Berita Lainnya
Berita 18 Nov 2026 0 NU

Mengapa Mutu Pendidikan Islam Sulit Berkelanjutan?

Berdasarkan data pendidikan Islam yang dirilis pada tahun 2026, ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis apabila dilihat dari segi jumlah lembaga maupun dampaknya terhadap pembangunan nasional. Angka-angka tersebut mengonfirmasi betapa luasnya jangkauan institusi-institusi pendidikan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Terdapat tercatat sebanyak 87.576 madrasah yang beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Disusul oleh keberadaan 42.369 pondok pesantren yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Selain itu, ada juga 932 perguruan tinggi keagamaan Islam yang menjalankan misi pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai keislaman. Keseluruhan ekosistem ini melayani kurang lebih 18 juta peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang masyarakat. Semua proses pembelajaran tersebut didukung oleh kehadiran lebih dari 2,28 juta tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas akademik sehari-hari.

Pesantren sebagai Pilar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Khusus mengenai pondok pesantren, data terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada bulan Mei 2026 menunjukkan angka yang cukup menggugah perhatian. Dari total 42.369 lembaga pesantren yang terdaftar, tercatat adanya sebanyak 6.267.741 santri yang sedang menempuh pendidikan di dalamnya. Jumlah tersebut dibantu oleh presence 1.163.140 ustadz dan ustadzah yang bertugas membimbing para santri baik secara akademis maupun non-akademis. Realitas ini menegaskan bahwa pesantren bukan lagi sekadar lembaga pendidikan tradisional yang hanya berfokus pada pengajian agama semata. Pesantren telah bertransformasi menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kontribusi mereka terasa sangat signifikan ketika dibandingkan dengan kontribusi sektor pendidikan lainnya.

Namun di balik besarnya jumlah lembaga dan ribuan tenaga pendidik tersebut, muncul tanggung jawab manajerial yang tidak bisa disepelekan. Tantangan utamanya bukan lagi sekadar memperluas akses pendidikan kepada masyarakat, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap lembaga mampu mempertahankan kualitas pembelajaran secara konsisten.

Memahami Konsep Mutu yang Sesungguhnya

Masalah pertama yang kerap menjadi penghalang adalah cara masyarakat umum maupun sebagian pengelola lembaga memahami konsep mutu itu sendiri. Banyak pihak yang cenderung menyamakan pencapaian mutu dengan keberhasilan mendapatkan akreditasi. Padahal, akreditasi seharusnya dipahami sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu lembaga, bukan sebagai tujuan akhir dari seluruh perjalanan pendidikan. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang tampak sangat sibuk menjelang hari asesmen akreditasi tiba. Para petugas administrasi bekerja keras memperbaiki semua dokumen, mengumpulkan berbagai bukti kegiatan, menyempurnakan laporan-laporan, dan mempersiapkan seluruh perangkat administratif yang diminta. Semuanya dilakukan dengan target utama agar lembaga memperoleh predikat terbaik dari asesor. Namun begitu proses asesmen selesai dan sertifikat akreditasi berhasil diraih, aktivitas penjaminan mutu seolah berhenti seketika. Kualitas pengelolaan kembali seperti semula tanpa ada perubahan signifikan. Fenomena semacam ini membuktikan bahwa budaya mutu belum sepenuhnya tertanam sebagai kesadaran bersama dalam organisasi.

Refleksi Edward Sallis dan Konsep Itqan

Edward Sallis dalam karyanya yang berjudul Total Quality Management in Education terbitan tahun 2002 menyoroti pentingnya penerapan manajemen mutu terpadu di lingkungan organisasi pendidikan. Menurutnya, mutu bukan tugas yang boleh diserahkan sepenuhnya kepada satu unit atau departemen tertentu di dalam lembaga. Mutu merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap anggota organisasi tanpa terkecuali. Kepala madrasah atau pemimpin pesantren, para guru dan dosen, tenaga kependidikan, hingga para pengelola yayasan semestinya memiliki persepsi yang sama tentang urgensi peningkatan kualitas. Dalam perspektif ajaran Islam, prinsip inilah yang selaras dengan konsep itqan. Nilai itqan mengajarkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan dengan kesungguhan hati, ketelitian tinggi, dan kualitas yang optimal. Ketika nilai ini benar-benar diinternalisasi, maka budaya mutu akan tumbuh secara alami di dalam setiap lapisan organisasi pendidikan Islam.

Empat Masalah Mendasar Pendidikan Islam

Terdapat setidaknya empat permasalahan mendasar yang perlu direnungkan bersama oleh seluruh pelaku pendidikan Islam.

Masalah Pertama: Gaya Kepemimpinan Belum Berorientasi Keberlanjutan

Masalah pertama berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang masih belum berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Pergantian kepala madrasah, pimpinan pesantren, atau rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam seringkali membawa dampak langsung terhadap arah kebijakan dan prioritas program kerja. Program-program inovatif yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya cenderung ditinggalkan atau bahkan dihentikan sama sekali ketika masa kepemimpinannya berakhir. Akibatnya, lembaga sering kali lebih banyak menghabiskan energi untuk memulai program baru daripada menyempurnakan program lama yang sudah berjalan namun belum optimal. Kondisi ini menciptakan pola kerja yang bersifat periodik dan tidak permanen.

Laporan UNESCO berjudul Global Education Monitoring Report edisi 2024/2025 memberikan gambaran yang cukup jelas terkait kondisi global. Dari sekian banyak program pelatihan kepala sekolah yang dianalisis di 92 negara, hanya sekitar 18 persen di antaranya yang mencakup empat dimensi kepemimpinan secara bersamaan. Keempat dimensi tersebut ialah menetapkan visi organisasi, memfokuskan diri pada peningkatan pembelajaran, membangun kolaborasi antarpihak, dan mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Angka kecil tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan masih menjadi tantangan serius yang dihadapi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat dunia.

Masalah Kedua: Kultur Organisasi Terlalu Berorientasi Administratif

Masalah kedua adalah kultur organisasi yang masih terlalu berorientasi pada aspek administratif. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam masih menekankan kelengkapan dokumen formal dibandingkan dengan perubahan nyata dalam perilaku kerja sehari-hari. Rapat-rapat evaluasi rutin dilaksanakan, namun rekomendasi yang dihasilkan justru jarang ditindaklanjuti secara konkret. Pelatihan-pelatihan kompetensi untuk guru dan tenaga kependidikan terus diselenggarakan, padahal dampaknya terhadap peningkatan kemampuan profesional mereka tidak pernah diukur secara mendalam dan berkelanjutan. Dokumen-dokumen administrasi terlihat rapi, namun esensi dari pendidikan itu sendiri terkadang tergeletak sebelah.

Masalah Ketiga: Pengembangan SDM Belum Diposisikan Sebagai Investasi Strategis

Masalah ketiga menyangkut pengembangan sumber daya manusia yang belum diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang. Guru, dosen, tenaga kependidikan, serta para pengelola lembaga sebenarnya merupakan aset terbesar yang menentukan kualitas output sebuah institusi pendidikan. Kenyataannya, pengembangan kompetensi mereka sering kali sifatnya insidental dan reaktif. Program pelatihan hanya diadakan ketika ada anggaran tersedia atau ketika ada permintaan mendesak, bukan berdasarkan perencanaan kebutuhan organisasi yang matang. Tanpa pendekatan yang sistematis dan terencana, mustahil harapan peningkatan mutu dapat terwujud secara konsisten.

Masalah Keempat: Keterbatasan Pembiayaan dan Rendahnya Adaptasi

Masalah keempat adalah keterbatasan pembiayaan serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya yang dikelola secara swadaya masyarakat, harus berhadapan与 problematika pendanaan yang kronis. Fasilitas fisik sering kali minim, teknologi informasi belum terjangkau, dan perubahan tuntutan zaman sulit direspons dengan cepat. Tanpa rencana keuangan yang sehat serta strategi pengembangan kelembagaan yang komprehensif, setiap program peningkatan mutu yang digulirkan akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Dana yang terbatas khiến lembaga cenderung fokus pada hal-hal yang bersifat survival, bukan pada hal-hal yang bersifat pengembangan.

Menuju Manajemen Mutu yang Holistik

Untuk mengembalikan ruh mutu dalam manajemen pendidikan Islam, diperlukan kerangka berpikir yang lebih holistik. Mujamil Qomar dalam bukunya Paradigma Manajemen Pendidikan Islam mengajukan empat paradigma penting yang patut dijadikan referensi. Keempat paradigma tersebut ialah tauhid, integralistik, transformatif, dan pengembangan. Pemikiran ini mengingatkan para pengelola bahwa model manajemen pendidikan Islam tidak boleh hanya meniru praktik-praktik manajemen modern secara mentah. Yang dibutuhkan adalah integrasi antara prinsip-prinsip manajemen kontemporer dengan nilai-nilai luhur Islam serta respons terhadap kebutuhan perubahan zaman yang terus bergerak dinamis.

Lima Langkah Konkret

Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengubah orientasi dari manajemen yang berpusat pada pemenuhan administrasi menuju perbaikan berkelanjutan atau dikenal dengan istilah continuous quality improvement.

  1. Membangun kepemimpinan yang visioner sekaligus amanah. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal, tetapi juga merancang sistem yang tetap stabil dan berfungsi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Prinsip amanah dan syura wajib diterapkan agar tata kelola lembaga tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak atau selera satu orang pemimpin. Ketika sistem yang kuat terbangun, pergantian kepemimpinan justru menjadi momentum penyegaran, bukan sumber destabilisasi.
  2. SPMI sebagai bagian dari budaya organisasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI harus dihidupkan sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar formalitas belaka. Siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atau PPEPP perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Joseph M. Juran melalui konsep Quality Trilogy-nya mengingatkan bahwa mutu harus direncanakan dengan matang, dikendalikan melalui monitoring yang ketat, dan terus ditingkatkan melalui tindakan perbaikan yang nyata. Evaluasi tidak boleh berhenti tatkala laporan tertulis diserahkan kepada atasan. Evaluasi harus menghasilkan tindakan perbaikan yang terukur dan dapat diverifikasi hasilnya.
  3. SDM sebagai prioritas utama. Pengembangan sumber daya manusia hendaknya dijadikan prioritas utama yang mendapat alokasi perhatian dan anggaran yang memadai. Guru dan dosen perlu memperoleh kesempatan belajar secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme seperti pelatihan berkala, penelitian Action Research, kolaborasi akademik, dan komunitas belajar profesional. Ketika SDM berkualitas, maka secara otomatis kualitas layanan pendidikan akan turut meningkat.
  4. Pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Digitalisasi dapat membantu pengelolaan data akademik, evaluasi pembelajaran, pelayanan administrasi, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Namun, teknologi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Teknologi tanpa landasan nilai hanya akan menjadi alat kosong yang mudah disalahgunakan.
  5. Kemandirian pembiayaan. Kemandirian pembiayaan perlu dibangun melalui pengelolaan wakaf produktif, kemitraan strategis dengan berbagai pihak, pembentukan unit-unit usaha pendukung, serta diversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan pada satu sumber dana saja membuat lembaga rentan terhadap guncangan finansial. Ketika sumber pendanaan berganda dan dikelola secara profesional, stabilitas operasionalpun akan terjaga.

Kesimpulan

Pada hakikatnya, persoalan paling mendasar dari lembaga pendidikan Islam bukanlah kekurangan instrumen atau perangkat manajemen. Masalah utamanya terletak pada bagaimana mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai jiwa yang mengilhami setiap praktik pengelolaan organisasi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan setiap individu untuk selalu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya sebagai bekal untuk hari esok. Ayat ini mengandung pesan sangat mendalam tentang pentingnya evaluasi diri secara rutin, perencanaan yang matang, serta tanggung jawab penuh terhadap masa depan.

Mutu berkelanjutan tidak akan pernah lahir dari kegiatan sesaat yang hanya mengejar menjelang proses akreditasi berlangsung. Mutu yang sesungguhnya tumbuh dari kepemimpinan yang konsisten dan tidak berubah-ubah, sumber daya manusia yang terus dikembangkan potensinya, budaya organisasi yang sehat dan partisipatif, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta komitmen bersama untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sudah saatnya lembaga pendidikan Islam di Tanah Air berhenti berlomba-lomba hanya untuk memperoleh predikat unggul atas kertas. Mereka perlu membuktikan keunggulan tersebut melalui kualitas lulusan yang kompeten, integritas pengelolaan yang terjaga, dan manfaat nyata yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Sebab, pendidikan Islam yang bermutu sejati bukanlah pendidikan yang hanya berhasil meraih pengakuan formal dari lembaga akreditasi. Pendidikan Islam yang bermutu adalah pendidikan yang terus-menerus memperbaiki diri, mengembangkan potensi secara menyeluruh, dan menghadirkan kemaslahatan yang melampaui batas generasi. Itulah cita-cita tertinggi yang seharusnya dijadikan rujukan setiap pengelola lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Wallahu a'lam bis shawab.